Jokowi Selalu 'Salah', Ada Apa Dengan DPR?

Larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Kabinet kerja untuk tidak rapat dengan DPR bergulir panas. Mayoritas Anggota DPR mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut, mereka menilai tidak serahusnya Presiden melakukan itu, karena dianggap melanggar Konstitusi. Benarkah demikian?
Dari keterangan Presiden Joko Widodo didapatkan informasi bahwa sebenarnya adanya larangan menteri untuk tidak rapat dengan DPR dikarenakan Jokowi menilai DPR saat ini masih terpecah belah. Masih ada dua golongan di sana, DPR versi KMP (Koalisi Merah Putih) dan DPR KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dan jika DPR sudah bersatu maka rapat dengan DPR akan dilaksanakan.
Melihat pernyataan Sang Presiden Republik Indonesia ini sangat beralasan. Seperti kita lihat, perseteruan Anggota DPR seolah tidak pernah habisnya. Masing-masing ingin ‘menguasai’ yang lain. Masing-masing ingin menunjukkan ‘kekuasaannya’. Padahal Dewan Terhormat itu dipilih langsung oleh rakyat untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia, yang ada membuat rakyat tambah sengsara melihat polah tingkah laku mereka di Senayan.
Apalagi jika melihat pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sebulan, tiba-tiba Anggota DPR memanggil para Menteri pilihan Jokowi dan Jusuf Kala, Ada apa ini? Murni untuk kepentingan rakyat atau untuk merebut ...? Saya yakin, kita semua bisa menjawab titik-titik tersebut.
Belum lagi, tuntutan anggota DPR yang ingin menginterpelasi Jokowi terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, padahal keputusan menaikkan harga BBM adalah mutlak keputusan Presiden tanpa ada campur tangan DPR. Walaupun, hanya menanyakan mengapa harga BBM naik, tapi peluang besar ini, dicurigai  ‘digunakan’ oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah Jokowi.
Belum lagi permasalahan itu selesai, lagi-lagi Anggota DPR mencari celah dengan menyorot menteri dalam negeri yang memberhentikan sementara E-KTP Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan E-KTP untuk masyarakat itu dicurigai pemerintah, servernya dimiliki oleh orang asing (Belanda).  Hal ini perlu dilakukan, jangan sampai data Masyarakat Indonesia ‘lari’ kepihak tidak bertanggung jawab. Walaupun, anggota DPR menyatakan servernya ada di Indonesia, apa salahnya kita menghentikan sementara proyek E-KTP, menunggu evaluasi total sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid.
Selain masalah server, perlu diketahui pemberhentian E-KTP itu juga didasari adanya indikasi KTP ganda atau bahkan KTP palsu. Lalu, mengapa Anggota DPR seolah-olah mencari-cari ‘kesalahan’ pemerintahan Jokowi dengan memblow up memberitaan menjadi berita yang seolah-olah bombastis tersebut?

Belum lagi kedatangan Presiden Jokowi ke Singapura untuk menghadiri wisuda Anaknya yang kala itu Presiden Jokowi menggunakan pesawat ekonomi. Sontak pihak ‘lawan’ geram dengan menyatakan kalau tindakan Joko Widodo itu sebagai tindakan ‘cari muka’ atau yang biasa disebut pencitraan. Lalu, kira-kira apa tanggapan ‘mereka’ jika Presiden menaiki pesawat kepresidenan, bisa dipastikan mereka akan koar-koar mengatakan Joko Widodo menghabiskan uang negara di saat Rakyat Indonesia sengsara karena kenaikan BBM.

Dan yang bikin miris hati, Ketua Komisi I DPR yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan aksi Joko Widodo menenggelamkan kapal asing dikarenakan ingin tampil ‘gagah-gahan’. Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo itu bisa menjadi blunder buat pemerintahan Jokowi sendiri. Benarkah? Kalau benar demikian, apa sebaiknya Presiden Jokowi membiarkan saja hasil kekayaan laut Indonesia dicuri setiap detiknya. Kalau demikian, buat apa ada pemerintahan, jika kita hanya diam jika negara lain mencuri hasil laut kita.

Belum lagi media pertelevisian dan media online yang kebanyakan adalah ‘lawan’ dari Joko Widodo. Berita seperti ini bisa disetir sesuai dengan keinginan yang punya. Seberapa hebatnya rencana Presiden, maka akan mudah dianggap buruk oleh pihak lawan. Alangkah lebih baiknya, kita berbaik sangka akan pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Sah Republik Indonesia ini. Belum elok rasanya, kita mengkritik secara tidak sehat pada pemerintahan yang baru berjalan seumur jagung ini.
Loading...

Subscribe to receive free email updates: