Jokowi Selalu 'Salah', Ada Apa Dengan DPR?
Larangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Kabinet kerja untuk tidak rapat
dengan DPR bergulir panas. Mayoritas Anggota DPR mengkritik kebijakan yang
dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut, mereka menilai tidak serahusnya
Presiden melakukan itu, karena dianggap melanggar Konstitusi. Benarkah
demikian?
Dari
keterangan Presiden Joko Widodo didapatkan informasi bahwa sebenarnya adanya
larangan menteri untuk tidak rapat dengan DPR dikarenakan Jokowi menilai DPR
saat ini masih terpecah belah. Masih ada dua golongan di sana, DPR versi KMP (Koalisi
Merah Putih) dan DPR KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dan jika DPR sudah bersatu
maka rapat dengan DPR akan dilaksanakan.
Melihat
pernyataan Sang Presiden Republik Indonesia ini sangat beralasan. Seperti kita
lihat, perseteruan Anggota DPR seolah tidak pernah habisnya. Masing-masing
ingin ‘menguasai’ yang lain. Masing-masing ingin menunjukkan ‘kekuasaannya’.
Padahal Dewan Terhormat itu dipilih langsung oleh rakyat untuk mensejahterakan
Rakyat Indonesia, yang ada membuat rakyat tambah sengsara melihat polah tingkah
laku mereka di Senayan.
Apalagi
jika melihat pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sebulan, tiba-tiba Anggota
DPR memanggil para Menteri pilihan Jokowi dan Jusuf Kala, Ada apa ini? Murni
untuk kepentingan rakyat atau untuk merebut ...? Saya yakin, kita semua bisa
menjawab titik-titik tersebut.
Belum
lagi, tuntutan anggota DPR yang ingin menginterpelasi Jokowi terkait keputusan
pemerintah menaikkan harga BBM, padahal keputusan menaikkan harga BBM adalah
mutlak keputusan Presiden tanpa ada campur tangan DPR. Walaupun, hanya
menanyakan mengapa harga BBM naik, tapi peluang besar ini, dicurigai ‘digunakan’ oleh pihak tertentu untuk
menjatuhkan pemerintah Jokowi.
Belum
lagi permasalahan itu selesai, lagi-lagi Anggota DPR mencari celah dengan menyorot
menteri dalam negeri yang memberhentikan sementara E-KTP Indonesia. Hal ini
dilakukan oleh pemerintah dikarenakan E-KTP untuk masyarakat itu dicurigai
pemerintah, servernya dimiliki oleh orang asing (Belanda). Hal ini perlu dilakukan, jangan sampai data
Masyarakat Indonesia ‘lari’ kepihak tidak bertanggung jawab. Walaupun, anggota
DPR menyatakan servernya ada di Indonesia, apa salahnya kita menghentikan
sementara proyek E-KTP, menunggu evaluasi total sehingga data yang dihasilkan
benar-benar valid.
Selain
masalah server, perlu diketahui pemberhentian E-KTP itu juga didasari adanya
indikasi KTP ganda atau bahkan KTP palsu. Lalu, mengapa Anggota DPR seolah-olah
mencari-cari ‘kesalahan’ pemerintahan Jokowi dengan memblow up memberitaan
menjadi berita yang seolah-olah bombastis tersebut?
Belum
lagi kedatangan Presiden Jokowi ke Singapura untuk menghadiri wisuda Anaknya
yang kala itu Presiden Jokowi menggunakan pesawat ekonomi. Sontak pihak ‘lawan’
geram dengan menyatakan kalau tindakan Joko Widodo itu sebagai tindakan ‘cari
muka’ atau yang biasa disebut pencitraan. Lalu, kira-kira apa tanggapan ‘mereka’
jika Presiden menaiki pesawat kepresidenan, bisa dipastikan mereka akan
koar-koar mengatakan Joko Widodo menghabiskan uang negara di saat Rakyat
Indonesia sengsara karena kenaikan BBM.
Dan
yang bikin miris hati, Ketua Komisi I DPR yang juga politikus Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) mengatakan aksi Joko Widodo menenggelamkan kapal asing
dikarenakan ingin tampil ‘gagah-gahan’. Menurutnya, pernyataan Presiden Joko
Widodo itu bisa menjadi blunder buat pemerintahan Jokowi sendiri. Benarkah?
Kalau benar demikian, apa sebaiknya Presiden Jokowi membiarkan saja hasil
kekayaan laut Indonesia dicuri setiap detiknya. Kalau demikian, buat apa ada
pemerintahan, jika kita hanya diam jika negara lain mencuri hasil laut kita.
Belum
lagi media pertelevisian dan media online yang kebanyakan adalah ‘lawan’ dari
Joko Widodo. Berita seperti ini bisa disetir sesuai dengan keinginan yang
punya. Seberapa hebatnya rencana Presiden, maka akan mudah dianggap buruk oleh
pihak lawan. Alangkah lebih baiknya, kita berbaik sangka akan pemerintahan Joko
Widodo sebagai Presiden Sah Republik Indonesia ini. Belum elok rasanya, kita
mengkritik secara tidak sehat pada pemerintahan yang baru berjalan seumur
jagung ini.
Loading...